Kanal24, Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya pemerintah meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Padahal, di balik program tersebut tersimpan peluang yang jauh lebih besar. Jika dirancang dengan pendekatan yang tepat, MBG bukan hanya mampu mengurangi stunting dan kemiskinan, tetapi juga menjadi motor baru bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Brawijaya, Prof. Mangku Purnomo, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Menurut Dekan Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK) UB itu, MBG dapat menjadi mesin penggerak ekonomi desa apabila rantai pasok pangannya didesain lebih berpihak kepada petani dan masyarakat lokal.
“Saya sedang menulis bagaimana kemudian ini bisa membangun new supply chain untuk produk-produk pertanian kita dari pedesaan. Ini penting. Sangat penting,” ujarnya (25/6/2026).
Menurut Prof. Mangku, selama ini hasil pertanian dan perikanan dari desa masih harus melewati rantai distribusi yang panjang sebelum sampai ke pasar. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan petani maupun nelayan.
Melalui MBG, pemerintah memiliki kesempatan membangun sistem distribusi baru yang lebih pendek dan lebih berpihak kepada produsen di desa.
“Dengan adanya new supply chain ini, maka bisa mengurangi economic cost yang selama ini melalui tengkulak dan sebagainya sampai ke market,” jelasnya.
Pengolahan Pangan Dimulai dari Desa
Prof. Mangku menilai konsep Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung MBG masih dapat disempurnakan. Menurutnya, sebagian proses pengolahan bahan pangan sebaiknya tidak seluruhnya dilakukan di dapur SPPG, melainkan dimulai dari desa sebagai sentra produksi.
Ia mencontohkan sayuran dapat dipotong, dibersihkan, dan dikemas dari desa sebelum dikirim ke SPPG. Demikian pula hasil perikanan seperti lele yang sudah dibersihkan sehingga tinggal diolah di dapur.
“Yang bagian-bagian memotong sayur dan sebagainya dikembalikan ke desa menjadi pengembangan industrialisasinya di desa. Jadi setengah jadi dari desa sudah dalam bentuk kemasan dibawa ke SPPG, diproduksinya di sana,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan jika seluruh proses produksi dipusatkan di SPPG.
Selain itu, limbah organik hasil pengolahan juga dapat langsung dimanfaatkan kembali sebagai kompos di desa sehingga mendukung konsep ekonomi sirkular.
“Kalau sampahnya diproses di desa, bisa dibuat pupuk dan dikembalikan lagi ke lahan. Jadi circular economy-nya hidup,” ujarnya.
Fokus pada Daerah yang Paling Membutuhkan
Selain perbaikan rantai pasok, Prof. Mangku juga menilai sasaran MBG perlu semakin dipertajam agar manfaatnya lebih optimal.
Menurutnya, kelompok yang paling rentan mengalami persoalan gizi berada pada keluarga miskin, terutama anak-anak usia PAUD, SD, dan SMP yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan.
“MBG harus difokuskan kepada PAUD, SD, SMP dulu. Baru setelah itu nanti masuk ke SMA. Bahkan kalau memang punya uang ya perguruan tinggi. Tapi kan kita punya keterbatasan,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut akan membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
Masyarakat Harus Ikut Mengawasi
Prof. Mangku juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Program sebesar ini memerlukan keterlibatan masyarakat sejak penyediaan bahan pangan, penyusunan menu, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan masukan apabila menemukan kualitas makanan yang tidak sesuai.
“Yang paling penting sekarang ini adalah pengawasan. Supaya masyarakat bisa mengomentari, mengkritik. Misalnya, masa bahan menunya Rp10 ribu kok hasilnya seperti begini. Itu harus terbuka,” katanya.
Baginya, MBG semestinya tumbuh sebagai gerakan bersama berbasis komunitas, bukan sekadar program birokrasi yang dijalankan secara administratif.
Jangan Jadi Alat Politik
Di akhir, Prof. Mangku mengingatkan agar MBG tidak dijadikan alat persaingan politik. Ia menilai perdebatan seharusnya difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.
“Yang dikritisi itu adalah bisnis proses, programnya, dan sasarannya. Jangan kemudian labelnya. Ini menurut saya sudah menjadi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Menurut Prof. Mangku, apabila seluruh komponen masyarakat dapat membangun kesepahaman dan berpartisipasi aktif, MBG berpotensi berkembang menjadi program yang tidak hanya memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa, memperkuat rantai pasok pangan nasional, sekaligus menciptakan sistem pembangunan yang lebih berkelanjutan. (din)
