Kanal24, Malang – Istilah desil mendadak ramai diperbincangkan setelah masyarakat berbondong-bondong mengecek posisi keluarganya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian warga bahkan mengaku terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10 meski merasa kondisi ekonominya masih pas-pasan.
Perdebatan semakin ramai karena muncul pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan data desil dalam penataan subsidi, termasuk Pertalite. Padahal, desil sebenarnya bukan istilah baru dan tidak sesederhana menentukan seseorang berdasarkan besaran gaji.
Lantas, apa sebenarnya desil dan mengapa posisi di dalamnya kini menjadi penting?
Desil Bukan Sekadar Soal Gaji
Secara sederhana, desil merupakan pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi.
Data Cek Bansos Kementerian Sosial menjelaskan bahwa terdapat 10 desil, masing-masing mewakili sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, posisi desil tidak ditentukan dengan aturan sederhana seperti “gaji Rp5 juta masuk desil 5”.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa tidak terdapat batas penghasilan tertentu yang secara otomatis menempatkan sebuah keluarga ke dalam desil tertentu. Keluarga terlebih dahulu diperingkat berdasarkan kondisi sosial ekonominya, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.
Penjelasan tersebut kembali disampaikan BPS ketika masyarakat ramai mempertanyakan mengapa seseorang dengan penghasilan yang menurutnya biasa saja dapat tercatat dalam desil 9 atau 10.
Artinya, desil merupakan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam basis data, bukan label berdasarkan satu angka pendapatan.
Faktor Apa yang Menentukan Desil?
Inilah bagian yang sering disalahpahami.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa pengukuran desil menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi. Di antaranya pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik dan kepemilikan aset.
BPS juga menjelaskan bahwa klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN mempertimbangkan berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga. Karena itu, kondisi sebuah keluarga tidak dapat dinilai hanya dari gaji kepala keluarga.
Sebagai contoh, dua keluarga bisa saja memiliki penghasilan bulanan yang relatif sama tetapi memperoleh posisi desil berbeda. Sebaliknya, keluarga dengan penghasilan berbeda dapat berada dalam kelompok desil yang sama.
Hal tersebut terjadi karena yang dilihat adalah kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan dan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan.
Karena itu, tabel di media sosial yang mengklaim “gaji sekian pasti desil sekian” tidak bisa dijadikan patokan resmi.
Kenapa Desil 9 dan 10 Mendadak Jadi Sorotan?
Perhatian masyarakat terhadap desil meningkat setelah muncul keluhan dari warga yang mendapati dirinya masuk desil 9 atau 10 meski merasa belum tergolong kaya.
BPS memberikan penjelasan bahwa desil bukanlah klasifikasi berdasarkan batas penghasilan tertentu. Dalam pemeringkatan, posisi keluarga dibandingkan dengan keluarga lain yang terdapat dalam basis data DTSEN.
Dengan kata lain, seseorang yang merasa ekonominya biasa saja tetap dapat berada di desil tinggi apabila secara relatif kondisi sosial ekonominya berada di atas sebagian besar keluarga lain yang masuk dalam pemeringkatan.
Situasi tersebut kemudian semakin menarik perhatian karena desil mulai dikaitkan dengan kebijakan subsidi pemerintah.
Sejumlah pemberitaan menyebut pemerintah sedang menyiapkan skema penataan subsidi Pertalite dengan mempertimbangkan kelompok kesejahteraan. Namun, hingga saat ini pembatasan Pertalite berdasarkan desil 9 dan 10 belum menjadi aturan yang berlaku.
Kementerian Komunikasi dan Digital pada 14 Agustus 2026 bahkan mengklarifikasi klaim yang beredar bahwa masyarakat desil 9 dan 10 sudah dibatasi membeli Pertalite sebagai informasi hoaks.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara rencana atau pembahasan kebijakan dengan aturan yang sudah resmi diterapkan.
Desil Bukan Label “Kaya” atau “Miskin”
Kesalahan lain yang cukup sering muncul adalah menganggap desil sebagai label mutlak seseorang kaya atau miskin.
Padahal, desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan dalam pemeringkatan, bukan jumlah kekayaan seseorang.
Desil 1 berada pada kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok 10 persen teratas dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Karena itu, seseorang yang berada di desil 10 tidak otomatis memiliki kekayaan yang sama dengan seluruh keluarga lain di desil tersebut.
Bahkan, BPS Kota Cilegon menjelaskan bahwa dalam satu desil dapat terdapat kondisi ekonomi yang sangat beragam. Pemeringkatan tersebut tidak memiliki cut off point berupa nominal gaji atau aset tertentu.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa hasil desil merupakan “vonis” terhadap kondisi ekonominya.
Data DTSEN Terus Dimutakhirkan
DTSEN juga bukan data yang bersifat statis.
BPS menyebut DTSEN Volume 2 Tahun 2026 mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pemutakhiran tersebut mencakup pembaruan data demografi serta hasil verifikasi lapangan dan penyempurnaan klasifikasi kesejahteraan.
Pemutakhiran menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset maupun berbagai kondisi lainnya dapat memengaruhi gambaran kesejahteraan sebuah keluarga.
Karena itu, masyarakat yang merasa data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebaiknya menggunakan mekanisme pembaruan data yang disediakan pemerintah.
Jadi, Apa yang Harus Dipahami dari Desil?
Ada tiga hal penting yang perlu diingat.
Pertama, desil bukan angka gaji. Tidak ada aturan bahwa nominal penghasilan tertentu otomatis masuk desil tertentu.
Kedua, desil menunjukkan posisi relatif. Keluarga ditempatkan dalam kelompok berdasarkan pemeringkatan kondisi sosial ekonominya.
Ketiga, desil semakin penting karena digunakan dalam pemetaan sasaran kebijakan sosial pemerintah. Karena itu, akurasi data menjadi penting agar program pemerintah tepat sasaran.
Masyarakat juga perlu berhati-hati membaca informasi mengenai desil yang beredar di media sosial, terutama klaim yang menetapkan batas gaji tertentu atau menyatakan bahwa desil tertentu sudah pasti kehilangan hak atas suatu subsidi.
Pada akhirnya, desil bukan sekadar angka 1 sampai 10. Di balik angka tersebut terdapat pemeringkatan kondisi sosial ekonomi jutaan keluarga yang kini menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. (nid)
