Kanal24, Malang – Evaluasi sistem pemilihan umum (pemilu) serentak menjadi salah satu isu penting dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari dugaan kecurangan hingga implikasi terhadap stabilitas pemerintahan, mendorong perlunya kajian kembali terhadap desain sistem pemilu yang berlaku saat ini.
Isu tersebut diangkat dalam Brawijaya Law Debate Competition (BLDC) 2026 yang diselenggarakan oleh Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (KDFH UB). Melalui kompetisi debat, esai, dan seminar nasional, kegiatan ini mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji kembali paradigma demokrasi deliberatif dan arsitektur pemilu serentak di Indonesia.
Mengusung tema “Paradigma Demokrasi Deliberatif: Menakar Kembali Arsitektur Pemilu Serentak demi Mewujudkan Stabilitas Sistem Presidensial yang Berintegritas”, kegiatan tersebut berlangsung pada 3 November 2026 di Auditorium Widyaloka Universitas Brawijaya. Penyelenggaraannya turut melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai mitra kolaborasi.
Baca juga:
Krisis Karhutla & Kegagalan Komunikasi Krisis: Ketika Pemerintah Justru Sibuk Membela Diri
Ketua Pelaksana BLDC 2026, Husnul Mufidah Nazala, menjelaskan bahwa kompetisi ini diselenggarakan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan argumentasi mengenai berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan.
Menurutnya, kompetisi debat nasional diperlukan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi agar dapat berpartisipasi dalam diskusi akademik mengenai isu-isu aktual di Indonesia.
“Latar belakangnya karena kami ingin memberikan fasilitas untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi nasional mengikuti ajang perdebatan nasional,” jelas Husnul.
Pemilihan isu pemilu serentak sebagai tema utama tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul dalam praktik demokrasi Indonesia. Husnul menilai, penyelenggaraan pemilu masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persoalan kecurangan dan berbagai implikasi dari pelaksanaan pemilu secara serentak.
Ia juga menyoroti pembahasan mengenai pemisahan pemilu serentak yang tengah menjadi perhatian dalam diskursus ketatanegaraan. Menurutnya, persoalan tersebut penting dikaji karena desain pemilu tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan keberlangsungan sistem pemerintahan.
“Sekarang banyak sekali pemilihan umum yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ada persoalan mengenai pihak yang seharusnya terpilih menjadi tidak terpilih dan berbagai kecurangan yang terjadi,” ungkapnya.
Melalui tema tersebut, BLDC 2026 berupaya menghadirkan ruang perdebatan yang tidak hanya membahas persoalan pemilu dari sisi normatif, tetapi juga menguji berbagai gagasan mengenai perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Libatkan Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi
BLDC 2026 menjadi penyelenggaraan perdana kompetisi debat nasional yang digagas KDFH UB. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan 20 perguruan tinggi negeri yang mendaftar dalam kompetisi tersebut.
Husnul menjelaskan, proses seleksi dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyisihan melalui video debat hingga babak delapan besar yang diselenggarakan secara daring. Dari rangkaian seleksi tersebut, peserta terbaik kemudian melaju ke babak semifinal dan final yang dilaksanakan secara langsung di Universitas Brawijaya.
Pada pelaksanaan di Malang, terdapat tujuh universitas yang hadir sebagai peserta dari berbagai wilayah, termasuk Jawa dan Sulawesi. Para peserta terbagi dalam dua cabang kompetisi, yakni debat dan esai, dengan masing-masing empat delegasi.
Kompetisi debat memasuki tahap empat besar yang akan mempertemukan para finalis dalam babak semifinal dan final pada 4 November 2026. Identitas universitas peserta yang lolos ke tahap tersebut masih dirahasiakan oleh panitia karena kompetisi belum selesai dilaksanakan.
Keterlibatan peserta lintas perguruan tinggi ini diharapkan dapat mempertemukan beragam perspektif mahasiswa dalam melihat persoalan demokrasi. Perbedaan argumentasi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, terutama dalam merumuskan gagasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan publik.
Direktur Eksekutif Komunitas Debat Fakultas Hukum UB periode 2025/2026, Keisha Aurellia, menyampaikan bahwa BLDC sebenarnya merupakan gagasan yang telah dirancang sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kegiatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan sebagai salah satu program kerja unggulan organisasi.
Menurut Keisha, keberhasilan penyelenggaraan perdana BLDC juga ditunjang oleh kolaborasi dengan MPR RI serta keterlibatan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Dalam rangkaian seminar nasional, panitia menghadirkan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Ahmad Warits dan Erik Kurniawan dari organisasi nonpemerintah (NGO). Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari unsur akademisi dan lembaga negara.
Keisha menilai keterlibatan berbagai pihak tersebut penting untuk memperkaya perspektif mahasiswa dalam memahami dinamika demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia.
Mahasiswa Didorong Menjadi Bagian dari Penguatan Demokrasi
Lebih jauh, Keisha menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam kehidupan demokrasi. Perguruan tinggi tidak hanya berperan memberikan pendidikan akademik, tetapi juga perlu mendorong mahasiswa agar aktif menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan bangsa.
Melalui kegiatan debat, seminar, dan kompetisi esai, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus menguji argumentasi berdasarkan persoalan nyata yang berkembang di masyarakat.
Ia menjelaskan, masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami konsep demokrasi deliberatif maupun mekanisme penyelenggaraan pemilu. Karena itu, BLDC dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus aktualisasi pemikiran mahasiswa.
“Sebagai mahasiswa, kita merupakan agen perubahan. Semangat dalam demokrasi sebenarnya dimulai dari ketika kita menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, kami ingin menumbuhkan sikap aktif dan kritis melalui berbagai kegiatan positif seperti perlombaan,” tutur Keisha.
Ia menambahkan, kompetisi debat dan esai tidak semata-mata menilai kemampuan peserta dalam mempertahankan argumentasi. Gagasan yang menawarkan solusi serta memiliki unsur kebaruan atau novelty juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Hal terpenting adalah bagaimana setiap pihak mampu menghargai pandangan yang berbeda dan mengolahnya menjadi alternatif penyelesaian persoalan.
“Yang pertama, ada rasa saling menghargai pendapat. Sebagai mahasiswa, nantinya kita akan terus tumbuh dengan pendapat yang berbeda-beda. Namun, bagaimana caranya kita dapat berinovasi untuk menemukan solusi yang terbaik,” jelasnya.
Targetkan Kontribusi Gagasan untuk Pemilu 2029
Melalui penyelenggaraan BLDC 2026, panitia berharap berbagai gagasan yang muncul dalam seminar dan kompetisi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, khususnya lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu.
Husnul berharap hasil diskusi dan perdebatan mahasiswa tidak berhenti sebagai kegiatan akademik semata, tetapi juga dapat didengar oleh DPR RI, MPR RI, serta kalangan akademisi sebagai bagian dari masukan terhadap perbaikan sistem pemilu.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek sistem, regulasi, maupun teknis penyelenggaraan. Hal tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 agar berjalan lebih baik dan proporsional.
Senada dengan itu, Keisha berharap mahasiswa dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia dapat semakin memahami prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam praktik ketatanegaraan.
Ia menilai, pemahaman tersebut perlu dibangun sejak lingkungan kampus agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam mengawasi dan mengawal kualitas demokrasi.
Sebagai kompetisi perdana, BLDC 2026 juga diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan tahun ini. Keisha menyebut kegiatan tersebut telah lama menjadi cita-cita organisasi dan diharapkan dapat diteruskan oleh kepengurusan berikutnya.
Husnul pun berharap kerja sama dengan MPR RI dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan kompetisi pada tahun-tahun mendatang.
Dengan demikian, BLDC 2026 diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi mahasiswa untuk membangun tradisi diskusi kritis, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghadirkan gagasan konstruktif bagi penguatan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029. (nid)
