Kanal24, Malang – Harga beras yang masih berada di atas batas eceran di sejumlah wilayah membuat pemerintah kembali memperkuat intervensi pasar. Bagi masyarakat, kenaikan harga beras bukan sekadar perubahan angka, tetapi langsung berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Perum Bulog menyiapkan 110 ribu ton beras untuk disalurkan ke pasar dan jaringan ritel modern selama satu bulan. Operasi pasar tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sekaligus meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
Baca Juga:
Sambut 87 Mahasiswa Baru, FILKOM UB Bekali Pascasarjana dengan Kesiapan Akademik dan Riset
Operasi Pasar Diperkuat di Berbagai Wilayah
Bulog mengerahkan jajarannya di berbagai daerah untuk memantau kondisi pasar secara langsung. Pemantauan meliputi harga, ketersediaan stok, hingga kelancaran distribusi beras dari pemasok menuju konsumen.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Operasi pasar dilakukan bukan hanya untuk merespons kenaikan harga, tetapi juga mengantisipasi agar tekanan tidak meluas ke wilayah lainnya.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan operasi pasar akan terus dilakukan selama harga beras masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil pemantauan lapangan menjadi salah satu dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan pasokan.
Bulog juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan dapat segera masuk ke pasar. Kecepatan distribusi menjadi penting karena stok dalam jumlah besar tidak akan memberikan dampak maksimal apabila beras masih tertahan di gudang.
Intervensi tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Sebagai salah satu kebutuhan pangan utama, perubahan harga beras dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Bulog Siapkan 110 Ribu Ton Beras
Sebanyak 110 ribu ton beras akan disalurkan secara bertahap selama satu bulan. Dari total tersebut, 75 ribu ton merupakan beras premium dan 35 ribu ton beras medium.
Pasokan tersebut akan didistribusikan melalui pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP serta jaringan ritel modern di berbagai wilayah.
Penyaluran melalui ritel menjadi salah satu jalur penting karena masyarakat dapat memperoleh beras secara langsung. Tambahan pasokan diharapkan memperkuat ketersediaan, terutama ketika stok beras premium mengalami keterbatasan di sejumlah gerai.
Distribusi dalam jumlah besar juga diharapkan membantu meredam tekanan harga. Bertambahnya pasokan dapat mengurangi risiko kenaikan harga yang dipicu keterbatasan barang di tingkat pasar.
Namun, distribusi tidak cukup hanya mengandalkan besarnya volume pasokan. Pemerintah perlu memastikan beras diarahkan ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan tersedia bagi konsumen sesuai ketentuan.
Pengawasan di tingkat pasar juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi. Hal ini diperlukan agar intervensi Bulog tidak berhenti pada rantai distribusi, tetapi turut tercermin pada harga yang dibayarkan masyarakat.
Harga Beras Masih di Atas HET
Penguatan operasi pasar dilakukan ketika harga beras di sejumlah wilayah masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah.
Dalam pemantauan di Pasar Rawamangun, Jakarta, harga beras premium berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Harga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan HET beras premium Zona I sebesar Rp14.900 per kilogram.
Zona I mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk wilayah tersebut, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras SPHP berada pada batas Rp12.500 per kilogram.
Pemantauan harga pangan pada akhir Agustus 2026 juga menunjukkan rata-rata harga beras premium nasional mencapai sekitar Rp16.084 per kilogram. Sementara rata-rata harga beras medium berada di kisaran Rp13.626 per kilogram.
Selisih antara harga pasar dan HET tersebut menjadi salah satu indikator masih adanya tekanan harga. Penambahan pasokan kemudian digunakan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi stok, Bulog memiliki cadangan yang cukup besar untuk melakukan intervensi. Stok Cadangan Beras Pemerintah atau CBP yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,9 juta ton hingga 5 September 2026.
Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP sepanjang 2026 telah mencapai sekitar 756 ribu ton. Sementara penyerapan beras Bulog tercatat sekitar 3,7 juta ton dari target 4 juta ton sepanjang tahun.
Kondisi stok tersebut memberikan ruang bagi Bulog untuk terus melakukan intervensi ketika harga mengalami tekanan. Tantangannya kini adalah memastikan pasokan dapat bergerak cepat dari gudang menuju wilayah yang membutuhkan.
Dengan tambahan 110 ribu ton beras, operasi pasar diharapkan mampu menjaga ketersediaan sekaligus menahan tekanan harga di tingkat konsumen. Pemerintah dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga serta distribusi beras agar intervensi dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. (ndr/gal)













