Kanal24, Malang – Ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih menjadi tantangan di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat setiap tahun. Untuk mewujudkan swasembada susu nasional, peningkatan populasi sapi perah saja dinilai belum cukup. Diperlukan dukungan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan peternak, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri agar target tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan dalam diskusi strategis antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (FAST UB) yang digelar di Gedung FAST UB, Malang, Kamis (6/8/2026). Diskusi menghadirkan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Kemenko Pangan Harimurti, S.P., M.A., bersama Dekan FAST UB Prof. Dr. Ir. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., M.P., IPM., ASEAN Eng., untuk membahas strategi percepatan swasembada susu nasional berbasis riset dan inovasi.
Baca juga:
Tak Sekadar Menjual Batik, Tim UB Siapkan UMKM Jonegoro Tembus Pasar Digital
Jawa Timur Jadi Motor Swasembada Susu
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Kemenko Pangan, Harimurti, mengatakan pemerintah terus mempercepat program swasembada susu dan daging sapi melalui peningkatan populasi ternak. Namun, menurutnya, penambahan populasi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem distribusi, kelembagaan ekonomi peternak, dan keberlanjutan lingkungan.

“Kita ingin mempercepat swasembada susu dan daging sapi nasional dengan menambahkan populasi. Namun, peningkatan populasi itu juga harus diimbangi distribusi yang baik, menjaga kelembagaan ekonomi petani, sekaligus memastikan aspek ekologinya tetap terjaga,” ujarnya.
Harimurti menyebut Jawa Timur menjadi daerah yang memegang peranan penting dalam program tersebut. Provinsi ini menyumbang sekitar 52 persen produksi susu nasional dan masih memiliki potensi penambahan hingga sekitar 200 ribu ekor sapi perah.
Menurutnya, ekosistem peternakan sapi perah di Jawa Timur juga telah berkembang sehingga menjadi modal besar untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi peternak.
“Kami ingin menjadi mitra Universitas Brawijaya dan universitas lainnya untuk menyusun kebijakan yang mendukung kemandirian sekaligus swasembada susu di Indonesia,” katanya.
FAST UB Siapkan Lima Bidang Inovasi
Menjawab tantangan tersebut, FAST UB telah menyiapkan berbagai inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas sapi perah. Dekan FAST UB, Prof. Halim Natsir, menjelaskan pengembangan riset di fakultasnya difokuskan pada lima bidang utama, yakni produksi, reproduksi, pakan, teknologi hasil ternak, serta sosial ekonomi.
Di bidang produksi, FAST UB mengembangkan teknologi kandang yang memungkinkan sapi perah tetap produktif meski dipelihara di wilayah dataran rendah. Sementara pada bidang reproduksi, para peneliti berhasil mengembangkan teknologi sexing sperma untuk mendukung pengaturan kelahiran pedet sesuai kebutuhan pengembangan populasi.
FAST UB juga mengembangkan hijauan pakan berkualitas yang mendekati karakteristik pakan di negara subtropis guna meningkatkan produktivitas ternak. Sementara pada aspek teknologi hasil ternak, perhatian difokuskan pada penanganan susu pascaperah melalui pengendalian Total Plate Count (TPC), penyediaan cooling unit, hingga pengembangan diferensiasi produk olahan susu.
Menurut Prof. Halim, keberhasilan swasembada susu tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan peternak dan regulasi pemerintah yang mendukung.
Sekolah Lapang Buktikan Produktivitas Meningkat
Selain mengembangkan teknologi, FAST UB secara rutin melakukan pendampingan kepada peternak melalui program sekolah lapang. Program tersebut menjadi salah satu bentuk hilirisasi hasil riset agar dapat diterapkan langsung di tingkat peternak.
Prof. Halim mengatakan program tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Produksi susu yang sebelumnya berkisar 12 hingga 14 liter per ekor per hari mampu meningkat menjadi sekitar 22 liter per hari setelah peternak mendapatkan pendampingan mengenai manajemen pakan, pengelolaan kandang, serta pemanfaatan potensi pakan lokal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik. Manajemen pakan, pengaturan lingkungan kandang, serta pemanfaatan potensi pakan lokal juga menjadi faktor yang sangat menentukan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, khususnya terkait pengelolaan limbah peternakan. Menurutnya, limbah sapi perah memiliki potensi untuk didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomi, namun implementasinya masih terkendala oleh sejumlah aturan sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antar kementerian.
Prof. Halim menambahkan FAST UB selama ini aktif terlibat dalam berbagai forum bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kemenko Pangan, hingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membahas pengembangan sapi perah nasional. Ia optimistis sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan peternak akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada susu nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di Indonesia. (ffn)














