Kanal24, Malang – Sejarah baru tercipta dalam pemerintahan Maroko setelah Raja Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai kepala pemerintahan pada Selasa (29/9/2026). Penunjukan tersebut menjadikan El Mansouri sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Maroko.
El Mansouri mendapat mandat membentuk pemerintahan baru setelah Partai Authenticity and Modernity (PAM) menjadi peraih kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen 23 September 2026. PAM memperoleh 97 dari total 395 kursi House of Representatives. Perolehan tersebut belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga diperlukan pembicaraan dengan partai lain.
Baca Juga:
UB Naikkan Pengakuan Prodi ke Level Global Lewat Akreditasi Internasional
El Mansouri Cetak Sejarah Baru
Penunjukan El Mansouri berlangsung setelah dirinya bertemu Raja Mohammed VI di Istana Kerajaan di Rabat. Dalam pertemuan tersebut, Raja memberikan mandat kepada El Mansouri untuk membentuk pemerintahan baru berdasarkan hasil pemilihan parlemen.
Perempuan berusia 50 tahun itu menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Maroko. Ia juga menjadi perempuan kedua yang memimpin pemerintahan di dunia Arab setelah Najla Bouden dari Tunisia, yang menjabat sebagai perdana menteri pada 2021 hingga 2023.
El Mansouri bukan sosok baru dalam pemerintahan Maroko. Ia pernah menjabat sebagai wali kota Marrakesh pada 2009 dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Ia kemudian kembali memimpin pemerintahan kota itu setelah pemilihan daerah 2021.
Di tingkat nasional, El Mansouri menjabat sebagai Menteri Perencanaan Wilayah, Pembangunan Perkotaan, Perumahan dan Kebijakan Perkotaan sejak 2021. Ia juga memiliki latar belakang hukum dan pengalaman sebagai anggota parlemen.
Setelah menerima mandat, El Mansouri mengatakan proses pembentukan pemerintahan akan dimulai dengan konsultasi internal di dalam partainya. Pembicaraan kemudian dilanjutkan dengan partai-partai politik lain untuk menentukan dukungan bagi pemerintahan baru.
PAM Raih 97 Kursi Parlemen
Hasil pemilihan parlemen menjadi dasar penunjukan El Mansouri sebagai kepala pemerintahan. PAM memperoleh 97 kursi dari total 395 kursi House of Representatives dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak.
National Rally of Independents (RNI) memperoleh 66 kursi, sedangkan Istiqlal Party mendapatkan 65 kursi. Justice and Development Party (PJD) meraih 54 kursi. Dengan komposisi tersebut, tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas 198 kursi.
Kondisi tersebut membuat pembentukan koalisi menjadi agenda penting bagi El Mansouri. PAM perlu mendapatkan dukungan dari partai lain agar pemerintahan dapat memiliki basis mayoritas di parlemen.
Dalam sistem politik Maroko, raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai yang memperoleh kursi terbanyak dalam House of Representatives. Setelah mendapat mandat, kepala pemerintahan bertugas membentuk susunan pemerintahan baru dan mengajukan komposisinya untuk proses pengangkatan sesuai ketentuan kerajaan.
Selain pembentukan koalisi, pemerintahan baru juga akan menghadapi parlemen dengan peta politik yang berubah. Tingkat partisipasi dalam pemilihan terbaru tercatat sekitar 38 persen, lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya.
Hadapi Ekonomi dan Piala Dunia
Pemerintahan baru Maroko akan menghadapi sejumlah agenda ekonomi dan sosial. Lapangan kerja, pendapatan masyarakat, biaya hidup, serta kebutuhan terhadap layanan publik menjadi beberapa persoalan yang akan berada dalam agenda pemerintahan baru.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan melanjutkan persiapan Maroko sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Portugal dan Spanyol. Berbagai investasi infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen tersebut.
Pemerintahan El Mansouri akan mengambil alih tanggung jawab pada tahap akhir persiapan tersebut. Pemerintah juga akan berhadapan dengan kebutuhan untuk menjaga pembangunan infrastruktur tetap berjalan bersamaan dengan agenda ekonomi dan sosial dalam negeri.
Dengan mandat dari Raja Mohammed VI, El Mansouri kini memasuki tahap pembentukan pemerintahan. Konsultasi dengan partai politik lain, penyusunan kabinet, serta penetapan program kerja menjadi langkah berikutnya bagi pemerintahan baru Maroko. (gal)
