Setyo Widagdo*
Politik Luar Negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo nampaknya sedikit mengalami pergeseran paradigma. Setidaknya bisa dilihat dari beberapa kebijakan Prabowo mengenai hubungannya dengan AS maupun Tiongkok, serta dalam penyikapannya terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP sebuah inisiatif yang digagas Presiden Donald Trump dan diresmikan di Davos pada 22 Januari 2026 menandai babak baru yang cukup “berani” dalam diplomasi luar negeri kita.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP tersebut menuai kritik dari banyak kalangan dengan berbagai argumentasinya. Kritik tersebut antara lain terkait dengan kesediaan Indonesia menyetor 1 Milyard Dollar AS, sementara perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, APBN Cupet. Dari kalangan masyarakat muslim, Keikutsertaan dalam BoP itu dianggap mencederai Palestina, karena Palestina tidak ada dalam BoP.
Pergeseran Politik Bebas Aktif
Jika dulu Indonesia cenderung menjaga jarak dari inisiatif perdamaian yang terlalu “berbau” kepentingan Amerika, di bawah Presiden Prabowo, Indonesia memilih strategi “mempengaruhi dari dalam”. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton atau pengkritik di luar ring, melainkan duduk satu meja dengan negara-negara kunci (termasuk sekutu AS dan beberapa negara Arab) untuk mengawal isu Gaza secara langsung.
Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaannya di BoP adalah demi memastikan Solusi Dua Negara (Two-State Solution) tetap hidup. Namun, ini menciptakan situasi diplomatik yang unik dan kik kuk, penuh kecanggungan. Karenanya perlu keberanian bersikap.
Misalnya, melalui BoP ini, secara teknis Indonesia berada dalam koordinasi yang sama dengan pemerintah Israel (yang juga bergabung). Ini adalah tantangan domestik yang besar bagi pemerintah untuk menjelaskan bahwa ini bukan langkah menuju normalisasi, melainkan upaya kemanusiaan.
Selain itu, Indonesia juga mengincar peran konkret dalam rehabilitasi pascakonflik di Gaza, termasuk kemungkinan pengiriman personel militer ke International Stabilization Force (ISF).
Namun demikian, tetap saja langkah Indonesia termasuk spekulatif, sebab bisa jadi harapan untuk menjadi pemain, bukan hanya penonton, malah masuk dalam perangkap hegemoni AS.
Bergabungnya Indonesia ke inisiatif Trump ini bisa dilihat sebagai sinyal penguatan hubungan bilateral Jakarta-Washington. Mungkin Prabowo menganggap ini peluang, karena dampaknya adalah pada daya tawar ekonomi.
Di tengah kebijakan proteksionisme Trump (tarif dagang), posisi Indonesia di BoP bisa menjadi “pelicin” untuk negosiasi perdagangan atau investasi hijau.
Tetapi, untuk menjaga keseimbangan agar tidak dianggap condong ke Barat, Indonesia secara paralel terus memperkuat pembicaraan untuk bergabung dengan BRICS. Ini adalah cara Indonesia mengatakan: “Kami kawan AS di Gaza, tapi tetap mitra Tiongkok dalam ekonomi.” Pendek kata Indonesia mencoba bermain cantik dalam arus politik global.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo memang perlu diuji, apakah nantinya akan membawa performace Indonesia di perpolitikan global semakin moncer ataukah hanya sebagai pecundang ?
Tawaran Trump untuk bergabung di BoP kalau tidak disikapi secara hati-hati akan menjadi jebakan maut, tetapi sebaliknya jika dimainkan secara cantik, bisa menjadi peluang, hingga Indonesia dapat menunjukkan sebagai negara yang punya peran dan posisi penting di internasional.
Beberapa negara anggota OKI bersikap skeptis terhadap BoP bentukan Trump ini. Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa BoP tidak akan meminggirkan peran PBB dalam penyelesaian konflik Palestina.
Jika BoP ini gagal memberikan kemerdekaan nyata bagi Palestina atau justru memperkuat posisi Israel, Indonesia berisiko terkena “getah” politik secara internasional.
Dalam setahun ini, politik luar negeri Indonesia saat ini terasa lebih pragmatis dan asertif. Indonesia tidak lagi sekadar “mengimbau” perdamaian dunia, tapi mencoba masuk ke mesin diplomasinya, meskipun mesin itu milik Donald Trump.
Semoga strategi yang dijalankan Presiden Prabowo menjadi peluang bagi memajukan Politik Luar Negeri Indonesia yang lebih dinamis, dan bukan masuk ke dalam jebakan gerombolan neo imperialisme pimpinan Trump. Karena memainkan Politik Luar Negeri itu ibarat bermain catur. Padahal Indonesia harus bermain catur di atas dua papan sekaligus. Di papan caturnya AS dan papan caturnya Tiongkok.(*)
* Penulis merupakan Guru Besar Hukum Internasional dan pemerhati Geopolitik FH UB
