Kanal24, Malang – Bukan cuma mengejar lebih banyak ikan, pemerintah juga menyiapkan puluhan ribu lapangan kerja dari laut. Sebanyak 4.582 kapal ikan modern akan dibangun secara bertahap hingga 2029 dengan potensi menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja.
Program modernisasi armada perikanan tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan nelayan Indonesia memanfaatkan potensi sumber daya ikan, termasuk di laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan pembangunan 4.582 kapal ikan modern ditargetkan berlangsung mulai 2026 hingga 2029. Namun, program tersebut saat ini masih berada dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik.
Baca juga:
Sekali Klik Bisa Jadi Pintu Masuk Radikalisme, Ini Peringatan Polisi
“Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki tahap realisasi fisik,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Meski pembangunan fisik secara keseluruhan belum dimulai, pemerintah menargetkan 50 kapal berukuran 30 Gross Tonnage (GT) dapat dibangun pada 2026.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas beragam, mulai dari 10 GT hingga 2.500 GT. Armada tersebut akan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari kapal nelayan berukuran kecil hingga kapal perikanan komersial berukuran besar untuk menangkap dan mengangkut ikan dalam skala lebih besar di laut lepas atau ZEE.
Modernisasi armada tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Program ini juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan.
Produksi Ikan Ditargetkan Naik 2,3 Juta Ton
Pemerintah menargetkan modernisasi armada tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional hingga 2,3 juta ton per tahun.
Selain produksi, peningkatan pendapatan nelayan juga menjadi sasaran program. Pemerintah memproyeksikan pendapatan nelayan meningkat hingga Rp20,6 triliun per tahun.
Sementara dari sisi penerimaan negara, sektor sumber daya alam perikanan ditargetkan memberikan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,8 triliun per tahun.
“Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar Rp20,6 triliun per tahun, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar Rp1,8 triliun per tahun,” jelas Qodari.
Serap 89 Ribu Tenaga Kerja
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat armada dan meningkatkan produksi. Pemerintah juga memperkirakan pembangunan dan operasional kapal modern dapat menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja.
Tenaga kerja tersebut akan mengisi berbagai kebutuhan, mulai dari operator kapal, tenaga administrasi, hingga pengurusan dokumen kapal.
Dari total potensi penyerapan tersebut, sekitar 55 ribu orang secara khusus diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan. Mereka mencakup nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, hingga anak buah kapal.
“Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal,” tutur Qodari.
Investasi Capai Rp125,5 Triliun
Untuk merealisasikan pembangunan ribuan kapal tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp125,5 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunan armada. Pelibatan industri domestik diharapkan tidak hanya menggerakkan perekonomian nasional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan.
Pembangunan kapal di dalam negeri juga diarahkan menjadi pintu masuk bagi alih teknologi, terutama teknologi yang selama ini masih bergantung pada kemampuan dari luar negeri.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap potensi sumber daya kelautan Indonesia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan potensi kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas Qodari. (nid)
