Kanal24, Malang – Serangkaian insiden yang melibatkan pihak luar membuat Universitas Brawijaya (UB) bersiap memperketat sistem keamanan kampus. Tak hanya memperkuat pemeriksaan di pintu masuk dan keluar, UB juga tengah mengkaji aturan baru yang memungkinkan pengunjung non civitas akademika dikenai tarif akses sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan lingkungan kampus.
Sekretaris Universitas Brawijaya, Dr. Tri Wahyu Nugroho, S.P., M.Si., mengatakan seluruh skema masih dalam tahap evaluasi dan belum menjadi keputusan final. Menurutnya, berbagai opsi disiapkan agar keamanan kampus semakin terjamin tanpa menghambat aktivitas sivitas akademika.
Akses Keluar-Masuk Kampus Akan Diperketat
Tri menjelaskan, UB akan memperkuat pengawasan di seluruh pintu masuk maupun pintu keluar kampus. Setiap orang yang memasuki kawasan kampus nantinya akan melalui proses identifikasi agar data pengunjung dapat terdokumentasi dengan baik.
Baca juga:
Kepala BRIN Dorong Kampus Perkuat Riset Demi Kemajuan Indonesia
“Pintu masuk dan pintu keluar tentu akan selalu kita evaluasi. Semua nanti akan kita periksa sehingga identitasnya bisa terekam,” ujarnya, Senin (6/7).
Menurutnya, penggunaan penutup wajah juga akan menjadi perhatian dalam sistem baru tersebut. Seluruh pengendara, termasuk pengemudi ojek online, nantinya diminta membuka helm maupun penutup wajah saat pemeriksaan agar proses identifikasi berjalan optimal.
“Semua nanti harus diperiksa sehingga bisa terekam identitasnya,” tambahnya.
Non Civitas Berpotensi Dikenai Tarif Akses
Selain memperketat pemeriksaan identitas, UB juga mengkaji penerapan sistem akses yang berbeda antara civitas akademika dan masyarakat umum.
Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan nantinya tetap dapat memanfaatkan kartu identitas (ID Card) sebagai akses keluar-masuk kampus. Sementara itu, pengunjung non civitas berpotensi dikenai tarif akses sebagai salah satu opsi pengendalian keamanan.
“Opsi berbayar untuk non civitas bisa saja diterapkan. Kalau civitas punya ID Card untuk akses kampus, sedangkan yang non civitas bisa jadi berbayar,” jelas Tri.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut bukan bertujuan menambah pemasukan universitas.
“Tujuannya bukan mencari uang. Yang kami utamakan adalah keamanan kampus,” tegasnya.
Keamanan Kampus Jadi Prioritas
Tri menilai, kampus memiliki tanggung jawab terhadap keamanan seluruh orang yang berada di lingkungan Universitas Brawijaya. Karena itu, pengawasan terhadap arus keluar-masuk kendaraan maupun orang perlu diperkuat untuk meminimalkan potensi tindak kriminal maupun kejadian yang tidak diinginkan.
Ia memastikan berbagai alternatif masih terus dikaji sebelum kebijakan diterapkan. Selain meningkatkan keamanan, UB juga ingin memastikan sistem baru tidak memicu antrean panjang ataupun menghambat aktivitas sivitas akademika maupun masyarakat yang memiliki kepentingan di lingkungan kampus.
“Yang kita cari adalah opsi terbaik. Tujuannya tetap bagaimana keamanan kampus bisa lebih terjamin,” pungkasnya. (ndr)
