Kanal24, Malang – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar memunculkan perdebatan luas di ruang publik. Ucapan tersebut awalnya disampaikan dalam konteks merespons gejolak ekonomi global dan pelemahan rupiah, dengan maksud menenangkan masyarakat bahwa fluktuasi dolar tidak selalu berdampak langsung pada kehidupan warga desa. Namun setelah beredar luas di media sosial, pernyataan itu justru memicu berbagai tafsir dan kritik dari publik.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih terasa berat bagi banyak masyarakat, pernyataan tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan kesan pemerintah kurang memahami keresahan publik di lapangan.
Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Verdy Firmantoro, menilai Presiden Prabowo kemungkinan tidak memiliki niat khusus untuk meremehkan situasi ekonomi masyarakat. Namun karena disampaikan dalam kapasitas sebagai kepala negara, publik akhirnya membaca pernyataan itu sebagai sikap resmi pemerintah.
“Pernyataan Presiden Prabowo saya yakin sebenarnya tidak ada intensi secara khusus meremehkan situasi ekonomi. Tetapi karena ini sudah beredar di masyarakat dan publik, maka tafsir secara luas itu muncul,” ujar Verdy.
Menurut Verdy, pernyataan tersebut kemungkinan dimaksudkan sebagai upaya komunikasi politik untuk meredam kepanikan publik terhadap situasi ekonomi global. Namun dalam konteks komunikasi pemerintahan, pesan yang keluar dari seorang presiden tidak lagi dipandang sebagai komentar personal.
“Karena konteksnya official statement, maka masyarakat menafsir secara bebas. Termasuk berpotensi muncul kesan pemerintah mereduksi kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan publik,” katanya.
Verdy sendiri merupakan dosen dan peneliti komunikasi politik di FISIP Universitas Brawijaya dengan bidang kepakaran Komunikasi Politik, Political Public Relations, dan Komunikasi Kepresidenan.
Tafsir Publik Lebih Kuat daripada Niat Pembicara
Dalam perspektif komunikasi politik, Verdy menjelaskan bahwa pesan publik tidak hanya ditentukan oleh maksud pembicara, tetapi juga bagaimana publik menerima dan menafsirkan pesan tersebut.
Menurutnya, di era media sosial saat ini, setiap pernyataan pejabat publik sangat mudah dipotong, disebarkan, lalu dimaknai secara luas oleh masyarakat.
“Komunikasi itu tidak hanya ditentukan oleh niat pembicara, tetapi yang cukup menentukan adalah tafsir dari publik,” ujarnya.
Karena itu, meskipun Presiden Prabowo kemungkinan bermaksud menenangkan masyarakat, publik tetap akan menafsirkan pernyataan tersebut berdasarkan realitas ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari.
Verdy mengatakan masyarakat desa memang tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar. Namun dampak ekonomi global tetap dirasakan secara nyata melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga tekanan ekonomi sehari-hari.
“Masyarakat desa mungkin tidak melihat itu secara langsung, tetapi kondisi real di lapangan tetap mereka rasakan,” katanya.
Ia menilai di titik inilah risiko komunikasi politik muncul. Ketika publik sedang menghadapi tekanan ekonomi, pernyataan yang dianggap kurang empatik dapat memicu respon negatif dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Risikonya dianggap statement-nya kurang berempati kepada situasi publik saat ini,” ujar Verdy.
Komunikasi Politik dan Risiko “Blunder”
Verdy menilai polemik seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi dalam komunikasi pejabat publik.
Menurutnya, banyak pejabat terkadang lupa bahwa setiap ucapan yang disampaikan di ruang publik akan langsung dikonsumsi masyarakat secara luas, terutama di era digital yang membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat.
“Ketika pejabat publik memberikan statement, mereka kadang lupa bahwa pesan itu langsung dikonsumsi masyarakat,” katanya.
Ia menyebut media sosial membuat ruang komunikasi politik menjadi jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Publik dapat dengan mudah memberi tafsir, kritik, hingga membangun narasi sendiri terhadap sebuah pernyataan pemerintah.
Akibatnya, pesan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menenangkan situasi justru bisa berkembang menjadi polemik baru.
Dalam konteks ini, Verdy melihat pernyataan Presiden Prabowo berpotensi mengganggu political image pemerintah yang saat ini sedang berupaya membangun kepercayaan publik di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Pernyataan ini cukup mengganggu political image pemerintah yang tengah berjuang membangun trust kepada masyarakat,” ujarnya.
Verdy juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang lebih empatik dan responsif.
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, termasuk saat mencoba meredam kepanikan ekonomi.
“Komunikasi pemerintah harus lebih berhati-hati, lebih responsif, lebih empatik, dan tidak boleh menyederhanakan persoalan hanya sebagai upaya menenangkan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah, termasuk tim komunikasi kepresidenan, perlu segera memberikan penjelasan yang lebih utuh agar publik tidak terus merespons pernyataan tersebut dengan narasi sinis atau skeptis.
Sebab dalam situasi ekonomi yang sensitif, publik tidak hanya mendengar isi pesan pemerintah, tetapi juga merasakan apakah negara benar-benar memahami keresahan mereka atau tidak.
