Kanal24, Malang – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan pertanyaan tentang tata kelola program pemerintah. Bagi Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., persoalan mendasar yang kerap muncul bukan terletak pada minimnya inovasi, melainkan lemahnya integritas dalam pelaksanaannya.
Menurut Aan, Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang kaya gagasan dan inovasi. Berbagai program yang lahir dari pemerintah pada dasarnya dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Namun tidak sedikit program yang pada akhirnya tersandung persoalan hukum karena penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.
“Kita ini sebenarnya terkenal sebagai bangsa yang kreatif, banyak inovasi-inovasi. Tetapi sayangnya kreativitas itu tidak dibarengi dengan integritas,” tuturnya kepada Kanal24 (4/6/2026).
Baca juga : Kasus MBG Jadi Pengingat Pentingnya Regulasi Sebelum Program Berjalan
Aan melihat pola tersebut berulang dalam sejumlah proyek besar nasional. Ia mencontohkan proyek Hambalang yang semula digagas sebagai pusat pembinaan olahraga nasional untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi. Namun program yang memiliki tujuan baik tersebut justru berakhir menjadi kasus korupsi yang menyita perhatian publik.
Hal serupa, lanjutnya, juga terjadi pada proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dirancang untuk memperluas akses internet hingga ke daerah terpencil dan wilayah perbatasan Indonesia. Program yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses informasi itu pun akhirnya terseret persoalan hukum.
Kini, kata Aan, masyarakat kembali menyaksikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Padahal dari sisi tujuan, program tersebut dirancang untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Ia menilai persoalan yang berulang tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas ide atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Integritas para penyelenggara menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Baca juga : Tuntutan Nadiem Makarim, Pakar UB Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Kebijakan Publik
“Idenya bagus, tetapi tanpa integritas akhirnya hanya menjadi cover saja. Mencari rente-rente, mencari keuntungan-keuntungan dari inovasi yang ditawarkan,” katanya.
Menurut Aan, negara tetap membutuhkan inovasi dan keberanian untuk melahirkan berbagai terobosan baru. Namun inovasi harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap program strategis yang menggunakan anggaran publik pada akhirnya akan diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari besarnya target atau ambisi yang dicanangkan pemerintah.
Karena itu, kasus yang muncul dalam sejumlah program besar seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan ide-ide besar. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh pihak yang menjalankannya memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas.
“Pelajarannya adalah penyelenggaraan negara harus inovatif untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dan harus dibarengi dengan integritas penyelenggaranya,” tegas Aan.
Bagi Aan, sejarah berbagai proyek strategis menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan gagasan untuk maju. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap gagasan tersebut dijalankan dengan integritas yang kuat sehingga tujuan mulia yang dirancang negara tidak berubah menjadi persoalan hukum di kemudian hari.(Din)
