Kanal24, Malang – Gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali menggema dari Kota Malang. Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang tergabung dalam Seruan Aksi Indonesia Gawat Darurat turun ke jalan dan memadati kawasan Balai Kota Malang serta DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketua Eksekutif Mahasiswa UB 2026, Muhammad Azhar Zidane, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas berbagai kebijakan pemerintah yang menuai kritik publik dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai kelompok akademik, tetapi juga sebagai bagian dari rakyat yang terdampak langsung oleh kebijakan negara.
Baca juga:
Presiden Sudah Punya Menteri, Mengapa Masih Membutuhkan Penasihat?
“Saat ini kita berdiri di sini bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai masyarakat dan sebagai rakyat Indonesia. Kami berharap pemerintah mau mendengarkan dan mengevaluasi secara konkret berbagai persoalan yang terjadi hari ini,” ujar Zidane.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, meningkatkan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan potensi perluasan dwifungsi TNI dan Polri. Kelima, mendesak pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik serta berani mengakui kesalahan dalam pengelolaan negara.
Koordinator Massa Aksi, Theodoric Valentino H., menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia menyebut kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi sebagai salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa turun ke jalan.
“Naiknya harga BBM dan turunnya nilai rupiah menjadi persoalan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi pemantik dan pendorong kami untuk mengeskalasikan aksi,” katanya.
Sementara itu, Presiden BEM Fakultas Peternakan UB, Suharso Raharjo, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Hari ini kita turun aksi karena masih memiliki hati nurani. Kami melihat ada berbagai kebijakan yang perlu dievaluasi dan dikritisi secara terbuka,” tegas Suharso.
Dukungan terhadap aksi juga datang dari mahasiswa peserta aksi, Abinaya Safwan dan Aryo Ferdian. Keduanya berharap pemerintah tidak sekadar mendengar aspirasi yang disampaikan, tetapi juga melakukan evaluasi nyata terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Harapan kami cukup sederhana, pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat dan mengkaji ulang kebijakan yang dianggap belum berjalan optimal,” ujar Abinaya.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Jika tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons yang memadai, konsolidasi lanjutan dan aksi yang lebih besar disebut menjadi opsi berikutnya. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog yang sehat dan menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola negara. (cay)
