Kanal24, Malang – Di tengah wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam program strategis nasional, mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) memilih mengambil sikap terbuka. Bukan soal teknis pelaksanaan semata, mereka mempertanyakan arah kampus: apakah tetap menjadi ruang akademik yang independen atau mulai bergeser menjadi pelaksana agenda negara. Isu itu mengemuka dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Rektorat UB, Selasa (9/6/2026).
Aksi yang diinisiasi Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) tersebut menolak wacana pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh kampus sebagai bagian dari ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menyampaikan penolakan, mahasiswa juga menuntut keterbukaan kajian akademik yang disebut menjadi dasar pembahasan kebijakan tersebut.
Baca Juga :
Presiden Sudah Punya Menteri, Mengapa Masih Membutuhkan Penasihat?
“Keresahan Akademik” Jadi Alasan Aksi
Perwakilan mahasiswa, Mohammad Rafi Azzamy, menyebut aksi ini berangkat dari keresahan terhadap penggunaan instrumen akademik kampus yang dinilai mulai menjauh dari kepentingan publik.
“Aksi ini sebenarnya adalah bentuk dari keresahan akademik. Karena sains yang harusnya untuk publik, untuk rakyat, laboratorium UB yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sesuai mandat tridarma perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurut Rafi, kampus seharusnya menjaga fungsi riset dan fasilitas pendidikan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menilai keputusan yang membawa institusi pendidikan ke dalam program negara harus memiliki dasar akademik yang dapat diuji secara terbuka.
Ia juga meminta rektorat membuka kajian yang selama ini disebut menjadi dasar dukungan terhadap program MBG. “Kami fair karena rektorat sudah bilang bahwa mereka ingin menggunakan kajian akademik dan mendukung makan bergizi gratis secara ilmiah. Kami ingin tahu ilmiahnya seperti apa sehingga kita uji bareng-bareng,” katanya.
Rafi menambahkan, proses ilmiah tidak boleh berhenti pada klaim sepihak. “Enggak ada ceritanya ilmiah itu difatwakan. Tapi ilmiah itu ketika kita mengujinya bareng-bareng dengan argumen yang objektif, substantif, dan esensial.”
Mahasiswa Soroti Potensi Pergeseran Fungsi Kampus
Ketua EM UB, Muhammad Azhar Zidane, menyebut penolakan mahasiswa juga dipicu kekhawatiran bahwa kampus perlahan kehilangan independensinya.
“Kami memandang bahwa kampus mengelola SPPG itu adalah pola yang repetitif dari negara. Saat ini kita melihat itu pola yang sama untuk mereduksi gerakan dari mahasiswa yang ada di kampus dan mereduksi idealisme dari kampus itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Zidane, kampus semestinya tetap menjadi laboratorium pendidikan dan ruang pengembangan gagasan, bukan menjadi tempat pelaksanaan proyek kekuasaan. Ia menambahkan, mahasiswa saat ini juga tengah menyusun kajian akademik terkait dampak masuknya SPPG ke lingkungan kampus agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada aksi lapangan.
Beri Tenggat 3×24 Jam, Siapkan Konsolidasi Lanjutan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa dua tuntutan utama. Pertama, meminta Universitas Brawijaya menolak secara tegas wacana pengelolaan SPPG di lingkungan kampus. Kedua, meminta rektorat membuka naskah kajian akademik dan menghadirkan ruang diskusi deliberatif bersama mahasiswa.
Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk merespons tuntutan tersebut.
“Secara tiga kali dua puluh empat jam kami meminta adanya tindak lanjut atas hal-hal yang tadi kami sampaikan. Jika tidak, nanti akan kami konsolidasikan lebih jauh lagi, lebih besar lagi,” kata Zidane.
Ia menyebut konsolidasi lanjutan dapat melibatkan sejumlah elemen mahasiswa seperti Amarah Brawijaya dan Aliansi Mahasiswa Brawijaya apabila belum ada tindak lanjut dari pihak rektorat. (ger)
