KANAL24, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) terkait penjaminan (Kafalah) pembiayaan kepemilikan emas. Kerjasama ini dilakukan demi mendukung pertumbuhan bisnis syariah serta meningkatkan layanan prima perbankan.
Direktur Retail Banking BRIS, Kokok Alun Akbar mengatakan, kerjasama antara BSI dan Jamsyar ini akan semakin memperkuat produk-produk yang dimiliki BSI, termasuk cicil emas yang saat ini termasuk salah satu produk yang sangat diminati.
“Harapannya Kerjasama ini akan semakin memperluas jangkuan layanan yang dapat diterima oleh nasabah di seluruh Indonesia,” tutur Kokok Alun Akbar dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).
BRIS, lanjutnya, memberikan kemudahaan pada nasabah dalam pembiayaan kepemilikan emas seperti cicilan ringan, jangka waktu angsuran fleksibel, angsuran dengan nominal tetap serta pastinya aman. Jenis emas yang dapat dibeli melalui cicil emas BSI berupa emas lantakan atau batangan dengan minimal jumlah gram yang dapat dibeli adalah 10 gram serta maksimal 250 gram.
Produk Cicil Emas BSI hal ini sangat diminati oleh nasabah dengan tenor cicilan yang fleksibel dengan pilihan tenor mulai dari 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan. Sedangkan untuk uang muka atau DP minimal adalah 20 persen dari harga emas yang dibiayai.
“Penentuan harga emas dilakukan pada saat akad yang menggunakan akad murabahah (jual – beli) serta akad rahn (gadai),” pungkas dia.
Sementara itu, Kepala Divisi I PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ari Perdana Gandhi mengatakan bahwa penandatanganan ini adalah wujud Jamsyar dan BSI untuk terus berinovasi dan mendorong pergerakan ekonomi nasional di tengah pandemic Covid-19. Melalui jalinan hubungan kemitraan Jamsyar dan BSI diharapkan dapat saling melengkapi dan menciptakan solusi kreatif yang menjawab seluruh pemenuhan nilai-nilai kebutuhan masyarakat dan terjamin Jamsyar. Produk yang dijadikan dasar dalam Kerjasama ini merupakan produk cicilan emas BSI yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat memiliki logam mulia (LM).
“Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 77/DSN-MUI/VI/2020 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi,” kata dia.(sdk)
