Kanal24, Malang – Program Jembatan Garuda yang melibatkan TNI Angkatan Darat (AD), pemerintah daerah, dan instansi teknis terus diperluas untuk membuka akses masyarakat di berbagai wilayah. Hingga tahap keenam pelaksanaannya, sebanyak 83 jembatan telah masuk dalam program tersebut, dengan 68 jembatan telah rampung dan 15 lainnya masih dalam proses pembangunan.
Komandan Korem (Danrem) 083/Baladika Jaya Kolonel Inf. Wahyu Rahmadanus Suryawan mengatakan, dalam wawancara eksklusif dengan Kanal24 pada Selasa (18/08/2026), keterlibatan TNI AD dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, melainkan memperkuat kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jembatan Garuda ini tidak hanya dilihat program pembangunannya saja, tetapi ada esensinya yang harus bisa diambil, yaitu kolaborasi,” ujar Wahyu.
Baca juga:
7 Ide Jalan Sehat 17 Agustus yang Bikin Warga Makin Seru
Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han.
Komandan Korem 083/Baladhika Jaya (Andik/Kanal24)
Menurutnya, Korem 083/Baladika Jaya memiliki wilayah kerja yang luas, mencakup 14 kabupaten dan kota. Kondisi tersebut membuat TNI AD memiliki jaringan kewilayahan hingga tingkat bawah yang dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Melalui Babinsa dan jajaran Kodim, TNI turut berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengidentifikasi akses yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan jembatan.
Bukan Sekadar Membangun Jembatan
Wahyu menegaskan, kehadiran TNI AD dalam pembangunan Jembatan Garuda tidak semata-mata berkaitan dengan pekerjaan fisik. Ada aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian penting dari program tersebut.
Ia mencontohkan pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah Bondowoso dan Situbondo. Sebelumnya, masyarakat harus melewati jalur yang memutar karena akses antardesa terpisahkan sungai.
Setelah jembatan dibangun, masyarakat dari kedua wilayah dapat lebih mudah mengakses pendidikan, perdagangan, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya.
“Dengan adanya jembatan itu bukan hanya memberikan akses pelayanan publik, tetapi secara keseluruhan tentunya akan memberikan nilai manfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Wahyu, pembangunan juga melibatkan kontraktor dan tenaga teknis sesuai kebutuhan. TNI AD sendiri memiliki personel dengan kemampuan konstruksi, termasuk dalam pembangunan berbagai jenis jembatan.
Dalam program tersebut terdapat beberapa tipe jembatan, mulai dari jembatan gantung atau perintis, jembatan aramco, jembatan beton, hingga jembatan Bailey yang dapat digunakan untuk kebutuhan dengan karakteristik tertentu.
Kota Malang Prioritaskan Akses Sekolah
Kabid Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang Kristiyan Bagus Murianto menjelaskan, proses pembangunan Jembatan Garuda di wilayah Kota Malang diawali dari usulan masyarakat melalui kelurahan dan jajaran TNI di tingkat kewilayahan.
Kelurahan bersama Babinsa dan Koramil mengidentifikasi kebutuhan jembatan untuk kemudian diusulkan kepada dinas teknis. Usulan tersebut selanjutnya disurvei dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Bukan karena usulan dari kita, tapi ini usulan dari bawah. Memang masyarakat sangat membutuhkan, di mana di dalamnya juga ada jajaran TNI AD untuk mengusulkan,” kata Bagus.
Salah satu kebutuhan yang banyak ditemukan adalah akses bagi anak sekolah. Keberadaan sungai membuat sebagian siswa harus menempuh perjalanan memutar beberapa kilometer, meskipun jarak antarwilayah sebenarnya relatif dekat.
Jembatan di Kampung Putih menjadi salah satu contoh. Infrastruktur tersebut membantu memperpendek akses masyarakat menuju sekolah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, terdapat pembangunan jembatan beton yang menghubungkan wilayah Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
Bagus menyebut, ke depan terdapat tiga usulan pembangunan jembatan di Kota Malang, terdiri dari dua jembatan gantung dan satu jembatan beton. Usulan tersebut kembali berasal dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung akses anak sekolah.
Kabupaten Malang Hadapi Keterbatasan Anggaran
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Fendi Sujatmiko mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang menghadapi tantangan berupa luas wilayah, kondisi geografis, serta keterbatasan anggaran.
Kabupaten Malang memiliki wilayah yang luas dengan banyak sungai dan lembah sehingga kebutuhan pembangunan jembatan cukup besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus membagi anggaran untuk jalan, drainase, dinding penahan, fasilitas jalan, hingga penerangan jalan umum.
“Karena keterbatasan anggaran, akhirnya ada skala prioritas. Kami selalu bekerja berdasarkan data,” ujar Fendi.
Menurutnya, anggaran untuk pembangunan jembatan saat ini masih harus dibagi dengan kebutuhan infrastruktur lainnya. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Fendi menyebut, sekitar 11 jembatan dalam program Jembatan Garuda telah selesai dibangun di Kabupaten Malang, antara lain tersebar di wilayah Sumbermanjing, Sumberpucung, Kalipare, dan Kepanjen.
Selain Jembatan Garuda, Pemkab Malang juga membuka kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha melalui CSR, serta program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Yang paling kami apresiasi dan harapkan yaitu keterbukaan ketersediaan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan yang belum terjangkau oleh anggaran kami,” tutur Fendi.
Keselamatan Tetap Menjadi Prioritas
Di balik tingginya antusiasme masyarakat terhadap jembatan yang telah selesai dibangun, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Wahyu mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menggunakan jembatan sebelum dinyatakan layak secara teknis.
Proses pembangunan harus melalui survei, pengerjaan konstruksi, pemeriksaan teknis, hingga memastikan jembatan dapat digunakan sesuai kapasitas dan peruntukannya.
“Keamanan, keselamatan yang menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat bersabar apabila jembatan yang dibangun belum dapat langsung digunakan. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan jembatan dinyatakan layak, akses tersebut baru dapat dimanfaatkan masyarakat.
Bagi Korem 083/Baladika Jaya, Jembatan Garuda pada akhirnya bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, memperluas akses pelayanan publik, membuka peluang ekonomi, sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat, dan berbagai pihak.
Dengan 68 jembatan yang telah selesai dan 15 lainnya masih dalam proses, program tersebut diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat, terutama di wilayah yang sulit terjangkau, memperoleh akses transportasi yang lebih aman dan efisien. (nid)
