Kanal24, Malang – Persoalan tenaga kesehatan di Indonesia selama ini kerap dipahami sebagai masalah kekurangan jumlah tenaga medis dan perawat. Padahal, persoalan yang sebenarnya terjadi bukan hanya soal jumlah, melainkan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan rumah sakit besar.
Di tengah meningkatnya jumlah lulusan keperawatan setiap tahun, masih banyak daerah terpencil, tertinggal, dan wilayah 3T yang mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Kondisi ini menyebabkan akses layanan kesehatan di sejumlah daerah belum merata, meskipun Indonesia sebenarnya memiliki jumlah perawat yang cukup besar.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya (FIKES UB), Dr. Kuswantoro Rusca Putra, S.Kp., M.Kep. menilai persoalan utama sektor kesehatan Indonesia saat ini bukan sekadar kekurangan perawat, tetapi lemahnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
Baca juga:
Jurnal Predator Mengintai Akademisi, UB Pasang Sistem Verifikasi Ketat
Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang pernah dijalankan sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Program Nusantara Sehat Dinilai Efektif
Kuswantoro menilai program penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil seperti Nusantara Sehat perlu terus dilanjutkan karena terbukti membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di wilayah 3T.
“Program tenaga kesehatan Nusantara terutama untuk daerah-daerah 3T menurut saya bagus dan perlu diteruskan,” ujarnya dalam wawancara eksklusif Kanal24, Kamis (7/5/2026).
Ia mengatakan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian serius karena rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk di sejumlah wilayah belum ideal.
Padahal, keberadaan tenaga kesehatan di daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara merata.
Satu Desa Satu Perawat Dinilai Relevan
Selain Nusantara Sehat, Kuswantoro juga menilai konsep “satu desa satu perawat” menjadi program yang relevan untuk menjawab persoalan pemerataan layanan kesehatan.
Bahkan, menurutnya, beberapa daerah mulai mengembangkan konsep yang lebih spesifik seperti “satu RW satu perawat”.
“Program satu desa satu perawat itu bagus. Bahkan ada daerah yang menerapkan satu RW satu perawat. Itu menurut saya bisa menjadi solusi pemerataan,” katanya.
Ia menilai program tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan.
Ketimpangan Distribusi Masih Jadi Tantangan
Menurut Kuswantoro, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Banyak tenaga kesehatan memilih bekerja di kota besar karena fasilitas, jenjang karier, dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.
Akibatnya, sejumlah daerah masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan meskipun secara jumlah nasional lulusan keperawatan terus meningkat setiap tahun.
“Ketimpangan distribusi ini yang perlu diminimalkan supaya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk bisa tercukupi,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan berbagai program pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan di daerah tidak tertinggal dibanding wilayah perkotaan.
Bonus Demografi Harus Diimbangi Pemerataan SDM
Kuswantoro menambahkan bonus demografi 2045 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peluang peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, tetapi juga momentum memperbaiki distribusi sumber daya manusia, termasuk tenaga kesehatan.
Menurutnya, jika pemerataan tenaga kesehatan mampu dilakukan secara optimal, maka bonus demografi dapat menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
“Kalau distribusi tenaga kesehatan bisa merata, maka pelayanan kesehatan masyarakat juga akan jauh lebih baik,” katanya.
Ia berharap kebijakan pemerataan tenaga kesehatan tidak berhenti sebagai program jangka pendek, tetapi menjadi agenda strategis jangka panjang pemerintah.(Nid)
