Oleh: Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D.*
Ketika masyarakat menghirup asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah seharusnya berbicara tentang keselamatan, perlindungan kesehatan, dan langkah nyata penanganan. Bukan justru mengingatkan bahwa hutan Indonesia juga menghasilkan oksigen bagi negara-negara tetangga.
Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang menyebut Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga oksigen, memunculkan kontroversi di tengah krisis kabut asap lintas batas. Pernyataan tersebut menjadi sorotan ketika kualitas udara memburuk dan sejumlah sekolah di Malaysia harus menghentikan pembelajaran tatap muka untuk melindungi kesehatan siswa.
Persoalannya bukan semata-mata apakah hutan Indonesia memiliki kontribusi ekologis bagi kawasan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pejabat pemerintah memilih pesan ketika masyarakat sedang menghadapi ancaman kesehatan dan lingkungan.
Dalam situasi krisis, publik membutuhkan informasi yang akurat, empati, dan kepastian mengenai tindakan yang sedang dilakukan. Ketika yang muncul justru argumentasi tentang kontribusi oksigen, komunikasi pemerintah berisiko dipersepsikan sebagai upaya membela diri, bukan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai akademisi komunikasi, saya melihat peristiwa ini sebagai pengingat bahwa komunikasi krisis bukan sekadar menyampaikan pernyataan kepada publik. Komunikasi krisis merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat, mengelola ketidakpastian, dan menjaga kepercayaan.
Lima Persoalan dalam Komunikasi Krisis Pemerintah
Dari perspektif manajemen isu dan krisis komunikasi, setidaknya ada lima persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi dari pendekatan komunikasi pemerintah dalam merespons karhutla.
Pertama, empati belum menjadi pesan utama.
Ketika masyarakat menghadapi ancaman kesehatan akibat kabut asap, kebutuhan paling mendesak adalah perlindungan dan kepastian penanganan. Masyarakat ingin mengetahui wilayah yang terdampak, risiko terhadap kesehatan, langkah pencegahan, serta upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kebakaran.
Dalam konteks tersebut, penjelasan mengenai kontribusi oksigen dari hutan Indonesia tidak menjawab kebutuhan paling mendesak. Pesan yang secara faktual mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan peran ekologis Indonesia dapat diterima secara berbeda ketika disampaikan pada saat negara tetangga sedang menghadapi dampak kabut asap.
Empati dalam komunikasi krisis bukan sekadar menyampaikan keprihatinan. Empati berarti menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat terdampak sebagai titik awal komunikasi.
Kedua, prioritas pesan tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
Dalam situasi darurat, pemerintah harus mampu memilah informasi yang penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Informasi mengenai kualitas udara, wilayah berisiko, perlindungan kelompok rentan, perkembangan pemadaman, dan langkah penanganan semestinya mendapat prioritas.
Sebaliknya, argumentasi mengenai kontribusi oksigen berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan utama. Publik dapat menangkap kesan bahwa pemerintah lebih sibuk merespons kritik daripada menjelaskan bagaimana dampak krisis ditangani.
Padahal, keberhasilan komunikasi krisis tidak diukur dari seberapa kuat pemerintah mempertahankan argumennya, melainkan dari seberapa jelas masyarakat memahami situasi dan tindakan yang perlu dilakukan.
Ketiga, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi mengenai penyebab kebakaran perlu dijaga.
Pernyataan yang mengaitkan karhutla dengan fenomena alam dan menyebutnya berada di luar kesalahan manusia perlu disampaikan dengan dasar informasi yang jelas.
Musim kemarau, kekeringan, dan kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor yang memperbesar risiko tidak serta-merta menjelaskan penyebab setiap kebakaran. Penyebab pada lokasi tertentu tetap perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang tersedia.
Karhutla merupakan persoalan kompleks yang dapat melibatkan kondisi lingkungan, aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta efektivitas pengawasan dan pencegahan.
Dalam komunikasi risiko, pemerintah tidak seharusnya menutupi ketidakpastian dengan kesimpulan yang terlalu dini. Jika penyebab kebakaran di suatu lokasi masih diselidiki, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka, bersamaan dengan penjelasan mengenai langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Kejujuran tentang keterbatasan informasi bukanlah kelemahan. Justru, sikap tersebut dapat memperkuat kredibilitas pemerintah.
Keempat, konsistensi pesan antarlembaga harus diperkuat.
Komunikasi pemerintah melibatkan banyak institusi, mulai dari lembaga teknis, badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, hingga perwakilan diplomatik. Masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, tetapi pesan yang disampaikan kepada publik harus memiliki orientasi yang selaras.
Ketika satu pihak menekankan empati, kerja sama, dan langkah penanganan, sementara pihak lain menyampaikan argumentasi yang terkesan defensif, publik berpotensi menerima pesan yang tidak sejalan.
Konsistensi bukan berarti seluruh pejabat harus menggunakan kalimat yang sama. Yang lebih penting adalah kesamaan prioritas: mengakui dampak, menjelaskan fakta, menyampaikan tindakan, dan menunjukkan tanggung jawab.
Kelima, konsekuensi komunikasi terhadap kepercayaan publik belum menjadi pertimbangan utama.
Dalam situasi krisis, setiap pernyataan pejabat berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, hubungan diplomatik, dan reputasi institusi.
Pernyataan yang tidak sensitif terhadap konteks dapat memperluas persoalan. Krisis yang semula berpusat pada kebakaran dan kabut asap dapat berkembang menjadi krisis komunikasi, bahkan krisis kepercayaan.
Karena itu, pejabat komunikasi publik perlu mempertimbangkan bukan hanya apakah suatu pernyataan dapat dipertahankan secara argumentatif, tetapi juga apakah pesan tersebut relevan, proporsional, dan membantu masyarakat memahami situasi.
Ketika Komunikasi Krisis Berubah Menjadi Pembelaan
Dalam komunikasi risiko dan bencana, terdapat perbedaan mendasar antara komunikasi yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan komunikasi yang lebih berorientasi pada pertahanan reputasi.
Kerangka Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) menempatkan kecepatan, akurasi, kredibilitas, empati, dan arahan tindakan sebagai unsur penting dalam komunikasi darurat. Artinya, pemerintah perlu mengutamakan informasi yang membantu masyarakat memahami risiko dan mengambil langkah perlindungan.
Ketika krisis terjadi, pertanyaan pertama yang perlu dijawab bukanlah bagaimana membuktikan bahwa pemerintah tidak bersalah, melainkan bagaimana masyarakat dapat terlindungi dan bagaimana persoalan tersebut ditangani.
Menurut saya, pernyataan mengenai oksigen hutan Indonesia memperlihatkan risiko defensive framing, yaitu pembingkaian pesan yang lebih menonjolkan pembelaan daripada kebutuhan audiens. Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mementingkan pembenaran daripada memahami dampak yang sedang dirasakan masyarakat.
Komunikasi krisis bukan perdebatan untuk menentukan siapa yang paling benar. Komunikasi krisis adalah bagian dari tanggung jawab publik.
Hal ini tidak berarti pemerintah harus selalu meminta maaf atau menerima seluruh kritik tanpa memeriksa fakta. Pemerintah tetap berhak memberikan penjelasan, meluruskan informasi yang keliru, dan menyampaikan upaya yang telah dilakukan. Namun, semua itu perlu disampaikan dengan bukti, empati, dan kepekaan terhadap situasi.
Kita juga perlu membedakan kritik terhadap komunikasi pejabat dari penilaian terhadap seluruh upaya penanganan karhutla. Pengerahan personel, operasi pemadaman, pemantauan kualitas udara, dan kerja sama lintas negara tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan serta hasilnya. Upaya operasional yang berjalan tidak otomatis membuat setiap pernyataan pejabat menjadi tepat. Sebaliknya, komunikasi yang buruk juga tidak serta-merta menghapus kerja petugas di lapangan.
Justru, komunikasi yang baik diperlukan agar publik memahami apa yang sedang dikerjakan, apa hasilnya, kendala apa yang dihadapi, dan apa yang masih harus diperbaiki.
Dalam praktik Government Public Relations, fungsi komunikasi pemerintah seharusnya menjadi penghubung antara kebijakan, tindakan, dan kebutuhan masyarakat. Lembaga komunikasi bukan sekadar penjaga citra, melainkan bagian dari sistem yang memastikan informasi publik disampaikan secara akurat, konsisten, dan bertanggung jawab.
Lima Langkah Memperbaiki Komunikasi Krisis Karhutla
Lantas, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ketika menghadapi krisis karhutla yang berdampak lintas wilayah dan negara?
Pertama, mulai dengan empati.
Pemerintah perlu mengakui dampak karhutla terhadap masyarakat, baik di Indonesia maupun negara tetangga yang terdampak kabut asap. Pengakuan terhadap dampak tidak sama dengan menerima seluruh tuduhan. Empati menunjukkan bahwa keselamatan manusia menjadi prioritas sebelum pemerintah memberikan penjelasan yang lebih luas.
Kedua, utamakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Informasi mengenai kualitas udara, wilayah terdampak, perkembangan pemadaman, tindakan perlindungan kesehatan, dan akses layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan, perlu mendapat perhatian khusus.
Ketiga, sampaikan tindakan dan hasil secara transparan.
Pemerintah perlu menjelaskan apa yang telah dilakukan, perkembangan yang berhasil dicapai, kendala yang masih dihadapi, dan langkah berikutnya. Informasi mengenai jumlah personel atau peralatan penting, tetapi perlu dilengkapi dengan perkembangan penanganan dan hasil yang dapat diverifikasi.
Keempat, selaraskan komunikasi antarlembaga.
Bakom, kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, dan perwakilan diplomatik perlu memiliki koordinasi pesan yang jelas. Keselarasan ini penting agar perbedaan penekanan dalam pernyataan tidak mengaburkan informasi mengenai penanganan krisis.
Kelima, dengarkan publik dan bersedia melakukan koreksi.
Keluhan warga, pengalaman tenaga kesehatan, masukan relawan, dan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi bagian dari evaluasi penanganan. Jika sebuah pernyataan menimbulkan persepsi ketidakpekaan, respons yang diperlukan bukan semata-mata mempertahankan argumentasi, melainkan menjelaskan maksud pernyataan, mengakui dampak komunikasinya, dan meluruskan pesan bila diperlukan.
Komunikasi krisis yang baik bukan komunikasi yang tidak pernah salah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu belajar, mengoreksi diri, dan kembali berorientasi pada kepentingan publik.
Pemerintah Tidak Harus Selalu Benar, tetapi Harus Bertanggung Jawab
Dalam situasi krisis, masyarakat tidak menuntut pemerintah memiliki jawaban sempurna atas semua persoalan. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur, perlindungan yang memadai, dan penjelasan mengenai tanggung jawab pemerintah.
Pemerintah tidak harus selalu benar dalam setiap pernyataan. Akan tetapi, pemerintah harus bersedia menjelaskan dasar informasinya, mengakui ketidakpastian, mendengarkan kritik, dan memperbaiki komunikasi ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai akademisi komunikasi, saya berpandangan bahwa peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Bakom RI. Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan seberapa cepat kritik dapat dibantah atau seberapa kuat reputasi dipertahankan, melainkan seberapa jauh komunikasi membantu publik memahami keadaan, melindungi diri, dan menilai tindakan pemerintah secara transparan.
Karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, tata kelola, kerja sama lintas negara, dan kepercayaan publik. Karena itu, komunikasi tidak boleh berhenti pada penyampaian pernyataan. Komunikasi harus menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan.
Ketika masyarakat sedang menghadapi krisis, pemerintah tidak boleh lebih sibuk membela reputasinya daripada menjelaskan bagaimana keselamatan rakyat dilindungi. Sebab, komunikasi krisis yang kehilangan empati berisiko menciptakan krisis kepercayaan baru.
*)Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D.
Penulis adalah Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya; Pakar Public Relations, Komunikasi Publik, dan Manajemen Isu dan Krisis
Comments 1