Kanal24, Malang – Respons cepat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik yang berkembang di ruang publik dinilai mencerminkan perubahan pola komunikasi pemerintah di era digital. Namun, di balik kecepatan tersebut, pemerintah tetap perlu menjaga fokus pada substansi kebijakan dan etika komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Dr. Verdy Firmantoro, S.I.Kom., M.I.Kom., menilai respons yang dilakukan Seskab Teddy dapat dipahami sebagai bentuk high-speed political communication atau komunikasi politik yang bergerak sangat cepat mengikuti dinamika isu di ruang publik digital.
Menurutnya, pola komunikasi semacam ini menunjukkan adanya sensitivitas pemerintah terhadap isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Baca juga:
Dosen UB Soroti Paradigma Karbala dalam Forum Internasional Iran
“Dalam perspektif komunikasi politik, pola ini efektif dari sisi kecepatan respons. Namun, ada risiko ketika fokus komunikasi bergeser dari penjelasan kebijakan menjadi respons terhadap individu yang mengkritik,” ujarnya.
Verdy menjelaskan, respons langsung dari pejabat pemerintah pada dasarnya dapat menjadi langkah yang tepat. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat respons diberikan, melainkan juga oleh konteks, posisi pesan, dan sensitivitas sosial yang menyertainya.
Ia menilai terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, respons yang disampaikan tidak boleh berubah menjadi personalized political exchange atau perdebatan antarfigur yang justru mengaburkan substansi kebijakan yang sedang dibahas.
Kedua, komunikasi publik pemerintah perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat Indonesia, seperti empan papan dan tepa slira.
“Nilai-nilai tersebut pada dasarnya mengajarkan kehati-hatian dalam merespons kritik agar tidak terkesan merendahkan pihak lain atau memperkeruh situasi,” katanya.
Karena itu, menurut Verdy, respons langsung tetap bisa dilakukan selama fokus utamanya berada pada penjelasan substansi kebijakan, bukan pada sentimen personal.
Terkait apakah respons tersebut dapat dikategorikan sebagai klarifikasi atau serangan balik, Verdy menilai keduanya bisa terjadi secara bersamaan tergantung bagaimana publik memaknainya.
Di satu sisi, respons pemerintah dapat dipahami sebagai upaya klarifikasi untuk menjaga persepsi publik terhadap isu yang berkembang. Namun di sisi lain, ketika respons itu berhadapan langsung dengan kritik individu di ruang publik, ia juga berpotensi menjadi bentuk counter-framing, yakni upaya menggeser posisi narasi pengkritik dalam opini publik.
“Yang terjadi bukan satu makna tunggal, melainkan kompetisi makna atau frame competition yang sangat bergantung pada cara publik membaca nada dan konteks pesan yang disampaikan,” jelasnya.
Verdy juga menyoroti dampak yang muncul terhadap persepsi dan kepercayaan publik. Menurutnya, pengaruh komunikasi semacam ini tidak selalu terlihat dalam bentuk naik atau turunnya tingkat kepercayaan masyarakat secara langsung.
Yang lebih sering terjadi adalah pergeseran perhatian publik dari substansi kebijakan menuju dinamika komunikasi antar-elite politik.
Fenomena tersebut dikenal sebagai attention displacement, yaitu kondisi ketika isu kebijakan yang seharusnya menjadi fokus justru tertutup oleh interaksi personal para aktor politik.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menciptakan persepsi publik yang semakin terfragmentasi dan mendorong polarisasi, sehingga perhatian masyarakat lebih tertuju pada konflik narasi dibandingkan isi kebijakan yang dibahas.
Lebih jauh, Verdy melihat fenomena ini sebagai bagian dari perubahan pola komunikasi pemerintah menuju model real-time and hyper-responsive government communication. Pemerintah kini dituntut untuk merespons isu secara cepat dan langsung di tengah derasnya arus informasi digital.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan sensitivitas budaya dan etika komunikasi.
“Respons pemerintah tidak hanya harus benar secara isi, tetapi juga bijak dalam cara penyampaiannya. Jika terlalu masuk ke logika perdebatan emosional di ruang publik, ada risiko komunikasi pemerintah berubah menjadi sentiment-driven communication, bukan policy-driven communication,” tegasnya.
Karena itu, tantangan utama komunikasi pemerintah saat ini bukan lagi soal memilih untuk merespons atau tidak merespons kritik publik. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengelola respons tersebut agar tetap berada dalam koridor substansi kebijakan, menjaga framing publik, sekaligus tetap sensitif terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. (nid)
